SUARA MUSLIM | Jakarta–Calon jamaah haji (CJH) porsi pemberangkatan 2025 harap-harap cemas. Apakah biaya haji tahun depan bakal lebih tinggi dibandingkan 2024. Jika mengalami kenaikan, apakah kenaikannya sedikit atau besar sekali. Di sisi lain, sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) belum menyampaikan usulan biaya haji ke DPR.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengakui, skema pembahasan biaya haji diawali dengan usulan besaran biaya haji oleh Kemenag. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lewat Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
’’Kita masih menunggu pemerintah mengusulkan ke Komisi VIII DPR,’’ kata politisi PKB itu pada Rabu (6/11). Meskipun belum mendapatkan usulan biaya haji dari Kemenag, Marwan mengatakan mestinya biaya haji 2025 lebih rendah dibandingkan tahun ini.
Marwan mengatakan, selama pemerintah bisa menyiasati komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, biaya bisa dikurangi. Misalnya lebih awal melakukan pendekatan kontrak-kontrak layanan haji dengan pihak Saudi.
Menurut dia pendekatan seperti lobi-lobi sangat penting dilakukan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
Kemudian pemerintah Indonesia juga bisa melakukan lobi ke pemerintah Saudi, mengenai biaya layanan Masyair. ’’Tahun ini biaya Masyair kan sekitar 4 ribu riyal,’’ tuturnya dilansir Jawa Pos.
Dengan pendekatan yang lebih baik, pemerintah Indonesia diharapkan bisa melakukan negosiasi harga paket layanan masyair tersebut. Layanan Masyair itu meliputi pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Apalagi sebagian jamaah haji Indonesia nantinya tidak turun di Muzdalifah untuk mabit. Sehingga, seharusnya tidak perlu ada biaya di sana.
Seperti diketahui, mulai tahun ini diberlakukan skema murur. Yaitu jamaah haji dari Arafah, hanya melintas saja di Muzdalifah. Jamaah tetap di bus menuju ke Mina.
Begitupun dengan di Mina. Sebagian jamaah Indonesia menerapkan skema tanazul. Yaitu pulang lebih awal di hotel.
Dengan demikian jamaah yang ikut skema tanazul itu, tidak menginap di tenda Mina. Sehingga sangat wajar jika Indonesia mendapatkan keringanan biaya paket layanan Masyair.
Marwan mengatakan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan baru dari Arab Saudi terkait pembiayaan haji. Sehingga secara garis besar, biayanya sama seperti tahun lalu.
Kalaupun ada isu mengenai kenaikan pajak di Arab Saudi, diharapkan juga bisa dinegosiasikan. Sehingga pelayanan haji tidak dikenakan kenaikan pajak tersebut.
Seperti diketahui pada musim haji 2024 Kemenag mengusulkan biaya haji sebesar Rp 105 juta per jamaah. Setelah melewati pembahasan di Panja BPIH, rata-rata biaya haji 2024 diputuskan Rp 93,4 juta.
Dari besaran itu, beban yang ditanggung jamaah haji Rp 56 jutaan saja. Sisanya ditutup dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).[]
⇒ Berita Suara Muslim, bisa kunjungi dan follow di ⇒ GOOGLE NEWS
